Pemuda Muslimin Indonesia: Polri Di Bawah Presiden Fokus Pada Reformasi Kultural

SIKAP - Mencuatnya usulan penempatan Polri di bawah kementerian kembali muncul dalam diskusi internal Komisi Percepatan Reformasi Polri, mendapatkan tanggapan beragam dan menimbulkan polemik baru di tengah maraknya isu reformasi Polri.

Menanggapi hal tersebut, PB Pemuda Muslimin Indonesia menilai upaya mereposisi Polri dan menempatkan Korps Bhayangkara di bawah kementerian tertentu akan berimplikasi pada menyempitnya implementasi peran Polri sebagai penegak keamanan dan ketertiban.

"Problemnya sekarang, bukan pada sistem dan kedudukan Polri yang perlu diubah, tapi kultur Polri dalam penegakan keamanan dan ketertiban yang perlu diperbaiki. Polri harus bisa menghayati doktrin to serve and protect dan disterilkan dari doktrin to kill and destroy." Ujar Muhammad Kasman, Ketua Umum PB Pemuda Muslimin Indonesia.

Menurut Kasman, yang dibutuhkan dari reformasi Polri bukan semata reformasi struktural melainkan reformasi kultural. Doktrin to kill and destroy yang menjadi ciri khas TNI dalam penegakan pertanahan negara, harus dibersihkan dari benak insan Polri sebagai pelayan dan pelindung masyarakat pasca dipisahkannya Polri dari TNI melalui TAP MPR No. 7 Tahun 2000.

"Menempatkan Polri di bawah Presiden sebagaimana kehendak Ketetapan MPR No. 7 Tahun 2000 akan memungkinkan Presiden untuk bisa menggerakkan dan sekaligus mengontrol kinerja Polri dalam menegakkan keamanan dan ketertiban. Citra positif Polri adalah citra positif Presiden." Imbuh Kasman.

Bagi Kasman, yang dibutuhkan bukan mereposisi Polri ke bawah kementerian tertentu, melainkan bagaimana mendukung Polri menunjukkan sisi terbaiknya dalam melayani masyarakat dan menegakkan hukum secara humanis dengan memperhatikan kultur masyarakat, sehingga Polri bisa meraih simpati publik.

Dari pada menyita energi membahas posisi Polri tetap di bawah Presiden atau di bawah kementerian tertentu, lebih baik fokus mendorong keseriusan Polri untuk menata kulturnya sebagai pengayom dan pelindung masyarakat, serta mengawasi kinerja Polri agar kian humanis.

"Perbaikan kultur kelembagaan dengan kinerja yang humanis merupakan poin penting dalam meningkatkan citra positif Polri di tengah masyarakat, yang pada gilirannya akan melahirkan kepercayaan, apresiasi positif dan kecintaan publik terhadap pelindung dan pengayomnya." Pungkas Kasman.